Pendampingan penagihan utang berbasis hukum yang terukur, etis, dan efektif. Kami membantu kreditur memulihkan haknya tanpa ancaman, tekanan, atau risiko hukum.
JUMLAH KASUS
Keberhasilan
Pengalaman
Lex Royalis Advocates merupakan firma hukum yang berfokus pada penyelesaian permasalahan bisnis, khususnya penagihan piutang pelaku usaha melalui jalur hukum yang terstruktur dan strategis.
Kami memahami bahwa bagi pelaku usaha, piutang macet bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan cash flow yang mengganggu kelangsungan bisnis. Karena itu, kami menawarkan pendekatan penagihan yang tidak sekadar formal, melainkan efektif dan berorientasi pada hasil nyata.
Setiap penanganan perkara diawali dengan analisis menyeluruh terhadap legal standing dan kondisi debitur, untuk menyusun strategi penagihan yang paling tepat — baik melalui pendekatan non-litigasi maupun langkah hukum lanjutan.
Dengan tenaga Advokat Profesional Berlisensi, kami telah menangani ratusan perkara penagihan piutang dari berbagai sektor industri. Dengan pendekatan hukum yang terukur dan strategis, kami secara konsisten membantu klien dalam memulihkan piutang secara efektif.
Menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Advokat Indonesia.
Penagihan piutang bukan sekedar menagih, tetapi proses hukum yang strategis.
Transparan terhadap perkembangan, opsi hukum, serta risiko yang melekat pada setiap strategi penagihan.
Lex Royalis Advocates beroperasi penuh di bawah supervisi ACLAW (top 10 Litigation Service Law Firm) melalui arahan strategis, pengawasan hukum, dan quality control.
Proses pemulihan oleh advokat dengan basis keahlian hukum strategis dan berintegritas.
800+
JUMLAH KASUS
98%
Keberhasilan
10+
Pengalaman
Kami menjalankan setiap proses penagihan berdasarkan legal standing yang jelas serta mekanisme yang terukur, sehingga setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor hukum, sekaligus melindungi kepentingan dan menjaga reputasi klien.
"No Recovery No Fee"
Kami berkomitmen untuk membantu Anda menagih secara maksimal dan berorientasi pada hasil tanpa biaya di awal
– Lex Royalis
Seluruh tindakan dan strategi didasarkan pada ketentuan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Strategi dirancang secara cermat untuk mencapai penyelesaian yang optimal, bukan sekadar menjalankan proses formal.
Klien memperoleh informasi, pembaruan, dan penjelasan yang jelas pada setiap tahapan penanganan.
Tim kami yang berada di bawah pengawasan penuh ACLAW, terdiri dari para Advokat profesional berlisensi dan berpengalaman yang telah berhasil menangani ratusan penagihan piutang dari segala macam industri.
Penagihan melalui Lex Royalis dilakukan sesuai standar dan ketentuan hukum yang berlaku dan pendekatan yang normatif, baik melalui jalur litigasi dan non-litigasi.
Pemulihan piutang usaha secara profesional melalui jalur hukum yang sah (non-litigasi & litigasi) dengan sistem Success Fee — No Recovery, No Fee.
Arbitrase, mediasi, dan litigasi untuk penyelesaian konflik komersial, wanprestasi kontrak B2B, serta sengketa bisnis secara terukur.
Perencanaan hukum strategis, penyusunan kontrak bisnis, dan manajemen risiko hukum guna mencegah timbulnya kredit macet dan sengketa usaha.
Pendampingan kreditur dan debitur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga.
Konten edukatif yang membahas penagihan utang, posisi dan hak kreditur, serta pendekatan hukum yang aman, efektif, dan sesuai regulasi.
Bagi pelaku UMKM, merek bukan sekadar nama usaha, melainkan identitas bisnis yang membedakan produk atau jasa di pasar. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek, hingga akhirnya menghadapi sengketa hukum dengan pihak lain.
Banyak pelaku UMKM baru mulai memikirkan legalitas usaha ketika bisnisnya sudah berjalan cukup lama. Padahal, sejak awal berdiri terutama jika usaha sudah berbentuk PT Perorangan, PT, atau CV memiliki NIB dan perizinan usaha sangat penting untuk menghindari risiko hukum di kemudian hari.
Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, memahami proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) sering kali terasa rumit. Padahal, dengan sistem yang sudah terdigitalisasi, proses pendirian dan perizinan PT di Indonesia sebenarnya cukup sistematis dan bisa dilakukan secara mandiri.
Bagi pelaku UMKM, memilih bentuk badan usaha sering dianggap sebagai langkah yang bisa ditunda. Padahal, keputusan ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap perlindungan hukum, pengelolaan bisnis, hingga keamanan aset pribadi.
Bisnis yang menghadapi kredit macet kini banyak mengandalkan firma hukum profesional untuk menagih piutang. Pendekatan ini harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dari KUHPerdata hingga peraturan OJK, agar proses penagihan sah.
Bisnis yang menghadapi kredit macet kini banyak mengandalkan firma hukum profesional untuk menagih piutang. Pendekatan ini harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dari KUHPerdata hingga peraturan OJK, agar proses penagihan sah.
Jadwalkan Konsultasi dengan Lex Royalis Advocates
