Analisis perkembangan regulasi, strategi penagihan utang-piutang korporasi, PKPU & kepailitan, serta panduan kepatuhan hukum bisnis di Indonesia.
Bagi pelaku UMKM, merek bukan sekadar nama usaha, melainkan identitas bisnis yang membedakan produk atau jasa di pasar. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek, hingga akhirnya menghadapi sengketa hukum dengan pihak lain.
Banyak pelaku UMKM baru mulai memikirkan legalitas usaha ketika bisnisnya sudah berjalan cukup lama. Padahal, sejak awal berdiri terutama jika usaha sudah berbentuk PT Perorangan, PT, atau CV memiliki NIB dan perizinan usaha sangat penting untuk menghindari risiko hukum di kemudian hari.
Bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, memahami proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) sering kali terasa rumit. Padahal, dengan sistem yang sudah terdigitalisasi, proses pendirian dan perizinan PT di Indonesia sebenarnya cukup sistematis dan bisa dilakukan secara mandiri.
Bagi pelaku UMKM, memilih bentuk badan usaha sering dianggap sebagai langkah yang bisa ditunda. Padahal, keputusan ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap perlindungan hukum, pengelolaan bisnis, hingga keamanan aset pribadi.
Bisnis yang menghadapi kredit macet kini banyak mengandalkan firma hukum profesional untuk menagih piutang. Pendekatan ini harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dari KUHPerdata hingga peraturan OJK, agar proses penagihan sah.
Bisnis yang menghadapi kredit macet kini banyak mengandalkan firma hukum profesional untuk menagih piutang. Pendekatan ini harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dari KUHPerdata hingga peraturan OJK, agar proses penagihan sah.
Jadwalkan Konsultasi dengan Lex Royalis Advocates
